Mengurai Benang Kusut Pelayanan Kesehatan Indonesia

Mengurai Benang Kusut Pelayanan Kesehatan Indonesia

“Wajah pelayanan kesehatan Indonesia sekarang babak belur…,” ujar Prof. Hasbullah Tabrani mengkritisi pelayanan kesehatan saat ini.

“Pemenuhan hak setiap individu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan program jaminan kesehatan masyarakat dan sebagainya”, begitulah isi salah satu dari empat program seratus hari Menteri Kesehatan (Menkes), Endang Rahayu Sedyaningsih. Sebuah program yang dinilai mulia, melihat sekitar 200 juta penduduk Indonesia yang membutuhkan jaminan akan hak kesehatannya. Angka 200 juta bukanlah angka yang sedikit, namun hal tersebut menjadi wajar untuk dikorelasikan dengan program seratus hari Menkes, menilik terdapatnya kalimat pemenuhan hak setiap individu dalam program tersebut.
Seraya menangkis pandangan miring terhadap program tersebut, klaim keberhasilan muncul dari mulut Menkes sendiri. Bahkan pada hari ke-75, program dinyatakan tuntas dengan suksesnya pembagian 19,1 juta kartu jamkesmas untuk rumah tangga miskin. Sesederhana itukah jaminan akan kesehatan masyarakat terpenuhi? Fakta di lapangan menunjukkan sampai sekarang masih terdapat garis abu-abu pada kriteria rumah tangga yang dianggap miskin. “Kriteria miskin menjadi masalah utama bagi pembagian kartu jamkesmas di Indonesia. Masih belum jelas harus semiskin apa rumah tangga hingga layak mendapat kartu jamkesmas, yang lebih sulit lagi adalah rumah tangga yang pendapatannya hanya lebih tinggi tipis dari yang diberi kriteria miskin,” ungkap Prof. Hasbullah Tabrani, guru besar FKM UI sekaligus pengamat kesehatan Indonesia. Jumlah 19,1 juta kartu jamkesmas juga tidak sebanding dengan jumlah penduduk miskin Indonesia. Seharusnya kartu tersebut juga bisa dibagikan pada seluruh masyarakat Indonesia, mengingat program tersebut mengarah pada hak setiap individu rakyat Indonesia, bukan hanya rakyat miskin. ”Wajah pelayanan kesehatan Indonesia sekarang babak belur, hingga saat ini anggaran kesehatan tahun 2009 hanya dua persen dari Rp1,022 triliun APBN dan hal tersebut tidak jauh berubah dari tahun ke tahun. Pemerintah perlu disadarkan akan hal itu,” ujar Prof. Hasbullah Tabrani mengkritisi pelayanan kesehatan saat ini. Masalah besar lainnya adalah komitmen pemerintah dan seluruh komponen kesehatan belum berpihak kepada pemenuhan hak kesehatan individu secara keseluruhan. ”Masalah kesehatan masih kerap dijadikan objek bisnis bagi para penyedia layanan kesehatan. Sehingga tidak heran harga bermacam macam pelayanan kesehatan mengikuti pasar,” ungkap profesor yang mengajar di Departemen AKK FKM UI ini.
Pemerintah perlu disadarkan bahkan digertak akan pemenuhan hak kesehatan masyarakat sepenuhnya. Hingga saat ini teriakan kritik terhadap kebijakan kesehatan masih terhitung sedikit. Jumlah anggaran dan komitmen pemerintah terhadap kesehatan patut untuk dipertanyakan. Lalu sampai kapankah kita sebagai mahasiswa diam? Ayo, bergerak untuk kemajuan dunia kesehatan Indonesia!(OS)